APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG

Medan – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, pemerintah kota mengaku tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari lokasi pendirian hingga proses perekrutan tenaga kerja.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, usai Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7). Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar program strategis nasional tersebut berjalan lebih tepat sasaran sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di daerah.

Eri mengungkapkan, hingga saat ini banyak pemerintah daerah tidak mengetahui titik pembangunan SPPG maupun mekanisme perekrutan pekerja yang dilakukan.

“Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun. Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana,” ujar Eri.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama ketika tenaga kerja yang direkrut justru berasal dari luar daerah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Program MBG juga dirancang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurut Eri, apabila satu unit SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, maka keberadaan 100 SPPG dapat menciptakan sekitar 5.000 lapangan kerja. Karena itu, pemerintah daerah perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kesempatan kerja tersebut benar-benar dinikmati oleh warga setempat.

“Kalau satu SPPG mempekerjakan 50 orang, maka 100 SPPG bisa membuka sekitar 5.000 lapangan kerja. Namun ketika yang bekerja bukan warga lokal, tentu masyarakat akan mempertanyakan manfaat program tersebut bagi daerahnya,” katanya.

Selain aspek ketenagakerjaan, Eri menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, serta kelayakan operasional dapur SPPG. Pemerintah kota, lanjutnya, memiliki perangkat pengawasan yang dapat membantu memastikan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.

“Dengan pelibatan pemerintah daerah, kami dapat memastikan dapur SPPG memenuhi standar higienitas sehingga kualitas makanan tetap terjaga dan risiko kejadian seperti keracunan dapat diminimalkan,” ujarnya.

APEKSI juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pembangunan SPPG agar distribusi manfaat lebih merata. Pemerintah kota dinilai lebih memahami kondisi wilayah, termasuk sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan layanan MBG, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau wilayah yang sudah memiliki banyak sekolah swasta.

Di sisi lain, Eri meyakini Program MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah apabila dikelola secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, serta sayuran dapat dipetakan secara lebih akurat sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan mampu menjaga stabilitas harga.

Ia mencontohkan, daerah yang menjadi konsumen komoditas pangan dapat menjalin kerja sama langsung dengan daerah penghasil. Kota Surabaya, misalnya, dapat bermitra dengan Kabupaten Blitar untuk memenuhi kebutuhan telur bagi SPPG. Skema tersebut dinilai memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak sekaligus menjaga harga tetap stabil karena distribusi berlangsung lebih singkat.

Menurut Eri, pola kolaborasi antardaerah tersebut juga berpotensi mengurangi urbanisasi karena masyarakat di daerah penghasil komoditas memperoleh peluang ekonomi di wilayahnya sendiri.

APEKSI optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru apabila seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kehadiran Koperasi Merah Putih juga dinilai dapat memperkuat rantai pasok kebutuhan pangan sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga oleh petani, peternak, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.