Sapa Gubernur, Kwarda Kalbar Siap Gelar Pelantian Juni

Jajaran pengurus baru Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Barat resmi melakukan audiensi perdana dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (29/4/2026).

PONTIANAK – Jajaran pengurus baru Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Barat resmi melakukan audiensi perdana dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (29/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan organisasi kepanduan di Kalbar.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Kwarda Kalbar, H. Syarief Abdullah Alkadrie, guna memperkenalkan struktur kepengurusan periode terbaru sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) resmi dari Kwartir Nasional (Kwarnas).

Dalam kesempatan tersebut, Syarief Abdullah menyampaikan permohonan khusus kepada Ria Norsan untuk bersedia dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kalimantan Barat.

“Kami memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk dilantik oleh Kwarnas sebagai Ketua Mabida pada Juni 2026 mendatang. Secara administrasi kami sudah siap, dan ini menjadi langkah awal untuk memacu program kerja ke depan,” ujar Syarief Abdullah.”

Selain rencana pelantikan, Kwarda juga melaporkan progres persiapan kontingen Kalimantan Barat dalam menghadapi Jambore Nasional (Jamnas) yang akan digelar tahun ini.
Komitmen Dukungan Pemerintah.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyambut positif kehadiran wajah-wajah baru di kepengurusan Kwarda. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkomitmen penuh dalam mendukung kemajuan Gerakan Pramuka, baik melalui dukungan program maupun infrastruktur.

“Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mendukung Pramuka di Kalbar. Kita akan kawal, baik dari sisi program pembinaan generasi muda maupun perbaikan fasilitas penunjang yang dibutuhkan,” tegas Ria Norsan.”

Di sela diskusi, Sekretaris Kwarda Kalbar, Iwan Gunawan, turut memaparkan kondisi terkini markas Kwarda yang memerlukan perhatian serius. Dilaporkan bahwa atap kantor mengalami kebocoran berat yang mengganggu aktivitas organisasi.

“Kami berharap adanya rehabilitasi gedung kantor. Selain itu, kami mengusulkan koordinasi terkait penetapan retribusi agar sarana kantor dapat dikelola secara mandiri dan lebih efektif,” ungkap Iwan.

Pihak Kwarda juga menyampaikan aspirasi agar pengelolaan Gedung Cadika di kawasan Jeruju dapat diserahkan sepenuhnya kepada Pramuka. Mengingat lokasinya yang representatif, aset tersebut dinilai sangat ideal untuk pusat kegiatan kepemudaan dan pelatihan kepanduan di Kalimantan Barat.