Demo Kalbar: Cipayung Plus Tuntut Hak Buruh & Pendidikan

​”Menyangkut pendidikan, kita ketahui akses terhadap sekolah masih banyak kendala seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan minimnya jumlah guru di perbatasan. Kami akan terus berupaya menyejahterakan guru, salah satunya melalui program PPPK paruh waktu.” – dr. H. Harisson, M.Kes, Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar.

PONTIANAK – Memperingati momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (4/5/2026) sore.

Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 50 massa dari GMKI, PMKRI, GMNI, PMII, dan IMM ini menyoroti tajam isu kesejahteraan buruh dan komersialisasi pendidikan yang dinilai semakin menindas rakyat kecil.

Massa memulai pergerakannya dari Bundaran Digulis pada pukul 15.30 WIB, sebelum akhirnya melakukan long march menuju Kantor Gubernur. Sambil membawa bendera organisasi dan membakar ban bekas, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan kritik keras: “Pendidikan Dijual, Buruh Diperas, Rakyat Ditindas” dan “Tidak Menolak Kemajuan Namun Menolak Ketidakadilan”.

Dalam orasinya di halaman Kantor Gubernur, perwakilan massa aksi mengkritik keras mahalnya biaya pendidikan di tengah kondisi ekonomi masyarakat pekerja yang kian terhimpit.
​
“Kita lihat bagaimana tingginya harga pendidikan di perguruan tinggi. Banyak orang tua kita bekerja di perkebunan sawit, namun di saat harga sawit rendah, harga pendidikan malah melambung tinggi. Apakah mungkin Indonesia Emas terjadi jika anak-anaknya saja susah mengenyam pendidikan?” tegas salah satu orator di lokasi aksi.
​
Selain isu pendidikan, massa juga menyoroti persoalan keadilan bagi pekerja sektor informal dan buruh tambang. Mereka menyebut banyak masyarakat di Kapuas Hulu yang membuka tambang kecil justru menjadi korban pungutan liar oleh oknum, sementara perusahaan besar terus dilindungi.
​
Pada pukul 16.19 WIB, massa aksi akhirnya ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., beserta jajaran pejabat Pemprov lainnya, termasuk Plt. Kadis Pendidikan dan Kadis Nakertrans.
​
Di hadapan para mahasiswa, Harisson menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk merespons keresahan tersebut.
​
“Menyangkut buruh yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, kami pemerintah daerah terus berkoordinasi. Kami sudah dibagi kewenangan menyangkut hal-hal karyawan, gaji, dan jaminan sosial. Tentunya pemerintah pusat juga akan memperhatikan kinerja dari daerah,” ujar Harisson menanggapi tuntutan massa.
​
Terkait keluhan pemerataan pendidikan, Harisson mengakui bahwa akses sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar, khususnya di daerah perbatasan, masih menjadi kendala utama di Kalimantan Barat.
​
“Kami akan terus berupaya menyejahterakan guru melalui program PPPK paruh waktu,” tambahnya.
​
Secara keseluruhan, elemen Cipayung Plus membawa belasan tuntutan. Untuk isu pekerja, mereka menolak sistem upah murah, menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing pada pekerjaan inti, serta mendesak pembentukan Satgas Perundangan yang melibatkan elemen buruh. Sementara untuk sektor pendidikan, mereka menuntut pemerataan fasilitas, penyebaran guru terverifikasi ke daerah terpencil, serta evaluasi ketat terhadap bantuan PIP dan KIP.
​
Aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Setelah menyampaikan seluruh aspirasinya dan mendengar tanggapan dari pihak Pemprov Kalbar, massa aksi membubarkan diri secara tertib pada pukul 18.00 WIB.