Massa Demo Pemprov Kalbar Kecewa Gubernur Absen

Kami datang ke sini mengorbankan gaji harian kami hanya untuk bertemu dan meminta kepastian dari Bapak Gubernur, sangat disayangkan beliau justru tidak bisa hadir menemui kami.”
— Perwakilan Orator Aliansi Selamatkan Kalbar

PONTIANAK — Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Kalbar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (4/5/2026).

Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan serikat pekerja ini mendesak ketegasan pemerintah terkait pemenuhan hak pekerja perkebunan sawit serta perbaikan sistem pendidikan di daerah.

Aksi yang dipimpin oleh Travis Heronova dari BEM Universitas Tanjungpura (Untan) dan Firmansyah Jumanto Balasa dari Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit (FSBKS) Kalbar ini dimulai dari Bundaran Digulis pada pukul 10.00 WIB, sebelum akhirnya bergerak menuju Kantor Gubernur dengan pengawalan aparat keamanan.

Dalam orasinya, massa menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Barat untuk beraudiensi secara langsung. Mereka menyoroti rendahnya upah buruh, maraknya pelanggaran hak pekerja, hingga minimnya Alat Pelindung Diri (APD) di area perkebunan yang berakibat fatal bagi keselamatan pekerja.

“Kalimantan Barat termasuk provinsi yang memberikan gaji kecil bagi buruh. Banyak kecelakaan kerja yang menimpa rekan kami karena APD tidak diberikan, bahkan sampai ada yang mengalami kebutaan. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas salah satu orator di hadapan perwakilan pemerintah provinsi.

Selain isu ketenagakerjaan, kelompok mahasiswa juga membawa tuntutan krusial terkait pendidikan. Mereka mendesak percepatan pengangkatan dan sertifikasi guru honorer di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta meminta jaminan tidak ada pemotongan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Kalbar.

Menanggapi tuntutan tersebut, massa aksi diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes, didampingi jajaran kepala dinas terkait. Harisson menyampaikan permohonan maaf atas absennya Gubernur yang sedang dalam agenda kunjungan kerja.

“Pemerintah selalu bekerja dan setiap aduan dari masyarakat maupun pekerja pasti kami tanggapi. Saya di sini hadir mewakili Bapak Gubernur untuk mendengarkan dan mencari solusi bersama kawan-kawan semua,” ungkap Harisson di hadapan massa aksi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Drs. Ahmad Priyono, M.M., memaparkan langkah konkret yang telah diambil pemerintah. Pihaknya mengaku telah memanggil sejumlah perusahaan sawit yang terindikasi abai terhadap hak pekerja.

“Sejak dua minggu lalu, kami sudah berkoordinasi dengan BPJS dan memanggil perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya. Tahun 2026 ini, Pemprov juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk petani dan pekerja di sekitar kebun sawit,” jelas Ahmad Priyono.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh berbagai elemen seperti GMKI, PMKRI, KAMMI, serta BEM dari berbagai universitas di Pontianak ini berlangsung dengan aman dan kondusif. Meski sempat meminta klarifikasi terkait dugaan insiden pemukulan oleh oknum Satpol PP pada aksi sebelumnya, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib pada pukul 14.34 WIB setelah tuntutan mereka diterima oleh perwakilan pemerintah.