Prabowo Perintahkan KSP Usut Dugaan Korupsi Titik Dapur MBG

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah preventif guna menjaga marwah program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden secara khusus menginstruksikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membongkar adanya indikasi celah korupsi, termasuk praktik jual-beli “titik” dapur pelayanan.

Dugaan penyimpangan ini menyasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi tulang punggung program tersebut. Dudung mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi informasi awal mengenai praktik lancung yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan bagi rakyat.

“Celahnya banyak sekali. Salah satu informasi yang saya terima adalah adanya praktik jual-beli titik dapur. Ini yang akan saya telusuri langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya,” ujar Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Dudung menegaskan bahwa pengawasan ini tidak hanya sebatas administrasi. KSP akan melakukan investigasi mendalam terhadap seluruh rantai pasok dan operasional dapur, termasuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas makanan yang dapat berdampak pada kesehatan penerima manfaat.

Salah satu temuan krusial yang kini tengah didalami adalah laporan mengenai 1.720 unit SPPG yang operasionalnya telah dihentikan sementara (suspend) oleh Badan Gizi Nasional, namun dikabarkan masih menerima kucuran insentif.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dapur-dapur non-aktif tersebut diduga masih menerima dana sekitar Rp6 juta per hari. Fenomena ini memicu kecurigaan adanya kebocoran anggaran yang sistematis.

“Itu juga masuk dalam agenda pengecekan saya. Bagaimana bisa operasional sudah disetop tapi insentif masih lancar mengalir ke investor? Ini harus jelas duduk perkaranya,” tegas mantan KSAD tersebut.

Instruksi Presiden Prabowo kepada KSP merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program kerakyatan. Dudung memastikan, hasil investigasi ini nantinya akan dibuka secara gamblang kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

“Presiden sangat tegas, beliau memerintahkan saya untuk mengecek langsung karena ini adalah program unggulan. Jika nanti ditemukan pelanggaran, saya akan buka identitas pelakunya kepada media. Rakyat harus tahu karena ini menggunakan uang rakyat,” pungkas Dudung.

Hingga saat ini, KSP terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperketat pengawasan di lapangan dan menutup celah-celah korupsi yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.