Prabowo Lantik Kepala BGN, Fokus Efisiensi

JAKARTA – Langkah taktis langsung diambil oleh jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) sesaat setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan BGN menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi internal struktural demi menjaga efisiensi anggaran negara, tanpa sedikit pun menurunkan target pemenuhan gizi masyarakat.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026, Kepala Negara resmi mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Trenggono yang mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BGN.

Pada kesempatan yang sama, dinamika kabinet juga diperkuat dengan pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, berdasarkan Keppres RI Nomor 58/P Tahun 2026.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dipandu oleh Kepala Negara, dan disaksikan oleh jajaran petinggi negara. Tampak hadir dalam upacara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Seusai prosesi pelantikan, Kepala BGN Nanik S. Deyang langsung memaparkan peta jalan taktis lembaga yang dipimpinnya. Prioritas utama BGN di bawah arahannya adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan efektivitas tinggi melalui efisiensi anggaran yang ketat.

“Kami sangat menaruh perhatian pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, namun dengan catatan penting, tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi masyarakat,” ujar Nanik S. Deyang di hadapan awak media di Istana Negara.

Guna merealisasikan target efisiensi tersebut, Nanik mengumumkan sebuah kebijakan berani, yakni pemberlakuan moratorium pembangunan dapur baru di seluruh wilayah Indonesia. Selama masa moratorium, BGN akan fokus mengevaluasi secara total keberadaan dapur-dapur yang sudah beroperasi saat ini.

“Langkah awal kita adalah melakukan moratorium pembangunan dapur baru. Kita tata kembali, apakah dapur yang ada sekarang sudah cukup melayani penerima manfaat atau justru berlebihan. Kebutuhan ideal jumlah dapur harus dihitung matang,” tegas Nanik.

Tidak hanya sektor infrastruktur dapur, BGN juga akan melakukan langkah besar berupa penataan ulang atau refocusing daftar penerima manfaat. Evaluasi menyeluruh akan menyasar sekolah-sekolah di berbagai daerah guna memastikan intervensi gizi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kita akan arahkan pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. Angka 63 juta penerima saat ini akan kita tinjau kembali, apakah seluruhnya memang membutuhkan intervensi atau perlu dilakukan penyesuaian di lapangan,” tambahnya.

Memasuki sisa tahun anggaran 2026, BGN berkomitmen mengubah orientasi kerja dari sekadar mengejar angka menuju pencapaian standar mutu yang tinggi. Kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis) kesehatan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

“Fokus kami di tahun 2026 ini bukan lagi mengejar kuantitas, melainkan kualitas. Seluruh dapur yang ada saat ini akan dicek secara ketat kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku,” kata Kepala BGN memungkasi penjelasan.

Sementara itu, untuk mengatasi tantangan pemenuhan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN tidak akan bergantung penuh pada APBN. Lembaga ini akan bergerak aktif mendorong kolaborasi strategis lintas sektor, khususnya pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta.

Melalui rangkaian strategi integratif ini, Badan Gizi Nasional optimis mampu menghadirkan Program MBG yang jauh lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi melahirkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul di masa depan.