Harga Telur Bebek Anjlok, Komisi VII DPR Desak Pemerintah

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan komitmennya untuk segera mengawal aspirasi para peternak bebek ke tingkat eksekutif. Langkah ini diambil menyusul kondisi kritis yang dialami sektor peternakan rakyat akibat anjloknya harga jual telur di tengah lonjakan biaya produksi yang tidak terkendali.

Respons tegas tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi protes komunitas Persatuan Peternak Bebek Nasional (PPBN) yang berkumpul dalam agenda “Rembug Nasional Peternak Rakyat” di Sleman, Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, para peternak menyuarakan kegelisahan mereka atas minimnya intervensi pemerintah terhadap stabilitas harga pakan dan harga jual hasil ternak.

“Kami akan meneruskan ini ke Komisi IV DPR yang membidangi dan juga khususnya kepada Fraksi PKB untuk mendapat perhatian serius. Aspirasi ini harus segera direspons oleh pemerintah agar peternak rakyat tidak semakin terpuruk,” ujar Chusnunia dalam keterangan resminya di Jakarta.

Kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang tajam. Ketua Umum PPBN, Mohammad Rosul, mengungkapkan bahwa harga jual telur bebek saat ini telah terjun bebas di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Ia menilai pemerintah perlu hadir sebagai pengontrol pasar agar swasembada pangan tidak hanya menjadi slogan.

“Jangankan bicara untung, harganya saja sudah di bawah HPP. Kami ingin memastikan keberpihakan pemerintah terhadap peternak rakyat itu nyata. Ketahanan dan swasembada pangan jangan hanya menjadi omongan belaka,” tegas Rosul.

Senada dengan itu, Haryono, salah satu peternak yang hadir, memaparkan bahwa harga pakan bebek petelur telah mengalami kenaikan sebanyak tiga kali hanya dalam kurun waktu dua bulan. Saat ini, harga telur di tingkat peternak berkisar antara Rp 1.400 hingga Rp 1.500 per butir, sementara HPP ideal berada di angka Rp 1.732.

Sebagai bentuk protes simbolis, PPBN melakukan aksi pembagian 30.000 butir telur bebek secara gratis kepada pengguna jalan di perempatan Ringroad Utara UPN, Sleman.

Aksi ini menjadi pesan terbuka bagi pemerintah mengenai buruknya serapan pasar dan lemahnya kontrol terhadap harga pakan.

Guna memperjuangkan nasib peternak secara formal, PPBN dalam waktu dekat akan melayangkan surat audiensi resmi kepada Komisi IV DPR RI untuk memaparkan data kerugian yang dialami peternak rakyat di seluruh Indonesia.