Gelar Diskusi IMM Pontianak Desak Transparansi Dugaan Keterlibatan TNI dalam Kasus Andrie Yunus

Pontianak, 3 April 2026 – DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat bersama PC IMM Kota Pontianak menggelar diskusi publik bertajuk “Teror, Kekuasaan, dan Impunitas: Mengurai Dugaan Keterlibatan TNI dalam Kasus Andrie Yunus” di Athena Kopitiam, Kamis (3/4). Forum ini menjadi ruang konsolidasi gagasan mahasiswa dalam merespons dugaan praktik impunitas yang dinilai mencederai prinsip supremasi sipil dan negara hukum.

Diskusi menghadirkan Ikram Hasrul (Aktivis Kalbar), Muhammad Rizal Amrullah (Ketua DPD IMM Kalbar Bidang Hukum & HAM), serta Aditya (Ketua PC IMM Kota Pontianak Bidang Hikmah, Politik & Kebijakan Publik).

Dalam pemaparannya, Ikram Hasrul menegaskan bahwa dugaan keterlibatan aparat dalam kasus Andrie Yunus tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa. Ia menyebut, jika benar terjadi, hal tersebut merupakan bentuk teror terhadap ruang demokrasi dan ancaman serius bagi kebebasan sipil.

“Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan yang kebal hukum. Jika ada dugaan keterlibatan aparat, maka prosesnya harus transparan dan dibuka ke publik,” tegasnya.

Muhammad Rizal Amrullah menyoroti persoalan impunitas yang kerap berulang dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, supremasi hukum hanya akan menjadi slogan apabila penegakan hukum tunduk pada kepentingan kekuasaan.

“Jika proses hukum tidak berjalan independen, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus merosot. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ujarnya.

Sementara itu, Aditya menekankan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal kasus tersebut. Ia mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap persoalan demokrasi dan hak asasi manusia.

“Mahasiswa tidak boleh diam. Sejarah mencatat, perubahan selalu lahir dari keberanian untuk bersuara,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari peserta terkait mekanisme investigasi, posisi supremasi sipil, serta urgensi transparansi dalam penanganan kasus.

Sebagai sikap bersama, forum ini merekomendasikan:
1. Dilakukannya investigasi independen dan transparan atas dugaan keterlibatan aparat.
2. Penguatan kontrol sipil terhadap institusi militer dalam kerangka demokrasi.
3. Konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal proses hukum hingga tuntas.

IMM Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus berada di barisan perjuangan demokrasi, menolak segala bentuk teror, serta melawan praktik impunitas yang mencederai keadilan.

red. Randy