Bima Arya: Sinergi & Efisiensi Kunci Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mewanti-wanti para kepala daerah agar tidak sekadar menghabiskan anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi belanja dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah adalah “nyawa” utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah.

Bima memberikan catatan bagi daerah lain yang kemandirian fiskalnya masih rendah. Ia mengingatkan para pemimpin daerah untuk tetap rasional dalam merancang anggaran. Terlebih di era keterbukaan informasi, masyarakat kini bisa memantau langsung setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah.

SEMARANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mewanti-wanti para kepala daerah agar tidak sekadar menghabiskan anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi belanja dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah adalah “nyawa” utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah.

Pesan ini disampaikan Bima untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih berani melakukan inovasi fiskal. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran akan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga.

Ada tiga poin krusial yang digarisbawahi Bima: efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan ketat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai, selama ini masih ada persepsi keliru yang menganggap PSN sebagai beban daerah.

“Kami sering menyemangati kepala daerah soal efisiensi dan inovasi PAD. Proyek Strategis Nasional yang sering dianggap berat itu, jika dikawal bersama, justru akan menjadi pengungkit ekonomi daerah yang sangat kuat,” ujar Bima dalam keterangannya saat menghadiri Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Semarang, Selasa (28/4).

Dalam forum tersebut, Bima memberikan apresiasi khusus bagi Jawa Tengah. Ia menilai kapasitas fiskal provinsi ini termasuk yang paling tangguh di Indonesia. Data menunjukkan bahwa porsi PAD Jawa Tengah sudah menyentuh angka 66,07 persen, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat hanya tinggal 33,83 persen.

“Kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini sangat mantap,” pujinya.

Meski demikian, Bima memberikan catatan bagi daerah lain yang kemandirian fiskalnya masih rendah. Ia mengingatkan para pemimpin daerah untuk tetap rasional dalam merancang anggaran. Terlebih di era keterbukaan informasi, masyarakat kini bisa memantau langsung setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah.

Selain penghematan, Kemendagri kini mendorong skema pembiayaan inovatif. Hal ini mencakup optimalisasi aset-aset daerah yang selama ini “tidur” agar bisa memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Menutup arahannya, Bima optimis bahwa Jawa Tengah akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika sinergi birokrasinya terus terjaga.

“Ketika pemimpin dan birokrasi punya semangat yang sama, Jawa Tengah akan selalu berada di depan dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya. (Fadel)