BEM Untan Geruduk DPRD Kalbar, Tuntut Reformasi Hukum.

Perwakilan DPRD Provinsi Kalbar Prabasa Anantatur dan Zulfydar Zaidar Moctar menemui massa aksi dan duduk bersama menanggapi sembilan tuntutan mahasiswa, Senin (06/04/2026)

PONTIANAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (6/4/2026) sore. Massa menuntut keadilan atas berbagai kasus kekerasan dan teror yang menimpa aktivis serta warga sipil di wilayah Kalbar.
​
Massa yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa Untan, Pangestu, mulai memadati area kantor wakil rakyat sejak pukul 16.00 WIB. Sambil membawa spanduk bertuliskan “Hukum Tajam ke Rakyat Tumpul ke Aparat”, mereka menyuarakan kegelisahan terkait kondisi penegakan hukum saat ini.

Dalam orasinya, Pangestu menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap maraknya intimidasi yang dialami masyarakat sipil saat bersuara.
​”Kami berdiri di sini bukan untuk melawan negara, tapi untuk menunjukkan bahwa mahasiswa masih peduli. Hukum seringkali terasa tidak adil. Kita tidak boleh lupa pada kawan kita, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras. Luka itu adalah pengingat bahwa penegakan hukum kita sedang tidak baik-baik saja,” seru Pangestu di depan gerbang DPRD.
​Sedikitnya ada sembilan tuntutan yang dibawa, di antaranya desakan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pengusutan teror di Air Upas Ketapang, hingga tuntutan reformasi institusi TNI dan Polri agar kembali ke tupoksi asalnya.

Aksi sempat memanas saat massa melakukan pembakaran ban sebagai simbol perlawanan. Perdebatan pun terjadi ketika mahasiswa dipertemukan dengan perwakilan DPRD Prov. Kalbar, Prabasa Anantatur dan Zulfydar Zaidar Mochtar.
​Zulfydar menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengawal tuntutan mahasiswa, terutama terkait kasus teror di Ketapang. “Saat ini Polres Ketapang dibantu Polda Kalbar sudah turun ke lapangan untuk mengejar DPO tersebut. Kami sebagai wakil rakyat tentu berpihak pada kebenaran,” jelas Zulfydar di hadapan massa.
​Terkait desakan mahasiswa untuk menghadirkan Kapolda dan Pangdam, pihak DPRD berjanji akan menjembatani komunikasi tersebut, meski secara wewenang hal itu berada di ranah institusi masing-masing.

Wakapolresta Pontianak, AKBP Hendrawan, yang mengawal langsung jalannya aksi, menyatakan akan segera menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan di Polda Kalbar.
​”Hasil pertemuan hari ini akan kami laporkan ke Kapolda, termasuk keinginan adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan jawaban langsung dari pihak kepolisian,” ujarnya.
​Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 18.23 WIB. Meski berakhir kondusif, para mahasiswa mengancam akan kembali membawa massa yang lebih besar jika tuntutan mereka, terutama kasus kekerasan terhadap aktivis, tidak segera menemui titik terang. (El Fredo)