⚡ Breaking
Misteri Kematian Sutrimo: Polisi Sisir CCTV Klinik Mordent Petenis Filipina kejutkan dunia setelah singkirkan juara bertahan di babak ketiga OTT Bupati Langkat: KPK Sita Platinum Rp40 Miliar Korupsi Kemenpu: Kejati DKI Tahan 3 Tersangka Baru Indonesia dan Ukraina Berbagi Gelar Juara Umum di World Para Athletics Grand Prix 2026 HUT Bhayangkara ke-80, Polres Landak Gelar Sunat Massal PLN Pastikan Pasokan Batu Bara ke PLTU Berjalan Lancar Pemanjat Indonesia Samai Legenda di Innsbruck
Nasional

Wamenaker Dorong Kesiapan Kerja Inklusif Anak Muda

Oleh | Mei 28, 2026 | 0 komentar | Mei 28, 2026 (diperbarui)

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital. Menurutnya, peningkatan keterampilan dan akses kerja yang merata menjadi kunci agar anak muda mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang.

Afriansyah menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyiapkan generasi muda memasuki pasar kerja, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang belum sepenuhnya merata di berbagai daerah.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui perluasan akses pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

“Transformasi pelatihan vokasi terus diperkuat agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujar Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga menekankan bahwa prinsip inklusivitas harus menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut mencakup perluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

Selain penguatan pelatihan vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan juga terus mengembangkan ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan tenaga kerja mandiri, layanan digital SIAPKerja, hingga program padat karya untuk mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Afriansyah menilai penguatan ekosistem ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan agar tercipta tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif di era digital.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *