DPR: Pasokan BBM dan Batu Bara Kunci Ketahanan Energi

Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K Yunianto, di sela-sela kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (10/6).

Lampung Selatan — Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa menjaga konsistensi pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara untuk pembangkit listrik merupakan harga mati demi menjaga ketahanan energi nasional. Keandalan pasokan kedua komoditas ini berdampak langsung pada stabilitas daya listrik yang dinikmati masyarakat serta sektor industri.

Hal tersebut disoroti oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K Yunianto, di sela-sela kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (10/6).

Menurut legislator yang akrab disapa SKY ini, gangguan pada rantai pasok bahan baku pembangkit akan membawa efek domino yang luas bagi perekonomian. Oleh karena itu, kepastian distribusi harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.

“Ketersediaan BBM dan batu bara bagi pembangkit listrik merupakan hal mendasar yang harus kita jaga bersama. Ini bukan hanya soal menyalakan lampu, tapi menyangkut ketahanan energi nasional secara keseluruhan,” ujar Sigit.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, sektor industri dan pemukiman warga sangat bergantung pada keandalan pasokan listrik harian. Mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tersebut mendesak perlunya penguatan sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan badan usaha sektor energi. Langkah ini krusial untuk memetakan potensi hambatan distribusi sejak dini.

“Pasokan BBM dan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik harus menjadi perhatian bersama, mengingat keduanya merupakan faktor penting dalam menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat maupun sektor industri,” imbuh Sigit.

Kunjungan kerja Panja Ketenagalistrikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen. Selain memantau kesiapan infrastruktur di lapangan, Komisi XII juga menghimpun berbagai masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional.

Dalam agenda tersebut, Komisi XII DPR RI menggelar pembahasan intensif bersama mitra strategis, di antaranya Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Kepala BPH Migas. Hadir pula jajaran direksi dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, PT PGN Tbk, PT PLN (Persero), hingga PT PLN Nusantara Power.