⚡ Breaking
Bid Propam Polda Kalbar beserta Polres Bengkayang Gelar Panen Raya Jagung Kuartal II. Drama Penalti Catalunya: Bezzecchi Unggul 15 Poin Pimpinan Ponpes di Garut Ditangkap Diduga Cabuli Santri Gudang Barang Bekas di Tebas Sambas Ludes Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta Jalan Kaki 30 Menit Sehari Efektif Jaga Jantung 3 Jenazah PMI Dipulangkan via PLBN Entikong Terekam CCTV, Jambret HP di Jelambar Incar Korban Tertidur Tabrakan Beruntun di Sekadau, Pemotor Tewas di Tempat
Ekonomi

Wamendagri: Daerah Jangan Abaikan Swasembada Pangan

Oleh | Mei 17, 2026 | 0 komentar | Mei 17, 2026 (diperbarui)

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar memberikan prioritas utama pada program swasembada pangan nasional. Pemerintah daerah diminta untuk tidak mengabaikan agenda strategis ini demi mendahulukan janji politik lokal yang bersifat jangka pendek.

Menurut Bima, keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini. Oleh karena itu, kepala daerah didorong untuk merancang anggaran yang berpihak pada ketahanan pangan.

“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Bima menjelaskan bahwa optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), sangat diperlukan untuk mendukung intervensi pasar yang cepat dan memastikan kelancaran distribusi bahan pangan di daerah. Ia juga meminta para pemimpin daerah memiliki kepekaan sosial yang tinggi dengan rutin memantau kondisi riil di lapangan.

“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya. Kepala daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi,” lanjut Bima.

Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Dalam Negeri terus konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang sudah berjalan sejak akhir tahun 2022. Pemerintah pusat juga menerapkan sistem insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi untuk memacu kinerja daerah.

Di sisi lain, Kemendagri turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas keberhasilan inisiatif pengendalian inflasi yang mampu mengintegrasikan sistem pangan dari hulu ke hilir. Bima menegaskan pihak kementerian akan terus mendampingi seluruh wilayah demi memastikan gerakan ini berjalan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *